Sebenarnya hal itu lebih tepat ditanyakan langsung ke Pak Jokowi. Tapi kalau sebagai kader partai dan anggota DPR, saya melihat sah-sah saja. Setiap orang berhak mendirikan partai politik di Indonesia, asalkan memenuhi syarat yang berlaku. Mau model partainya terbuka atau tertutup, itu tergantung pendirinya.

Pemerintah mempercepat realisasi pendirian Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, dengan menunjuk mantan Mendikbud Mohammad Nuh sebagai Ketua Tim Formatur

Kejagung membongkar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patra Niaga periode 2018-2023 yang merugikan negara Rp193,7 triliun. Kasus dugaan korupsi tersebut berlangsung sejak pemerintahan Presiden Jokowi.

Presiden Prabowo Subianto diminta menonaktifkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk turun tangan langsung menindak anak buahnya yang main-main di Kementerian Perdagangan terkait impor bawang putih.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara dan darat tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat

Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Mendes Yandri menjabarkan, implementasi dengan Mendag nantinya untuk mendorong lahirnya desa ekspor. Sedangkan kolaborasi dengan Menteri Pariwisata untuk mengembangkan Desa-desa Wisata.