DPR RI telah menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai Undang-Undang dalam pengambilan keputusan

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita perlu untuk mencermati perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara kita, khususnya aspek pertahanan negara yang merupakan tugas pokok TNI.

MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Leonardo Siahaan terkait syarat caleg eks koruptor.

Dia berharap, publik dapat berpikir positif jika momen keberasamaan kedua tokoh itu murni menjalankan tugas negara. Jokowi sebagai Kepala Negara dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Padahal menurut ketentuan Undang-Undang paling lambat 60 hari sesudah DPR RI mengirim surat maka Presiden wajib mengirimkan surat presiden yang disertai DIM kepada DPR RI. Dengan surpres dan DIM itu maka RUU akan dibahas bersama Pemerintah dan DPR. Sekarang sudah lebih dari 60 hari surat itu dikirim. Tapi Presiden belum mengirimkan DIM juga. Terus apa yang mau dibahas?

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Pak Bowo) yakin calon Panglima TNI baru dipilih melalui proses yang ketat. Dia juga yakin sosok yang akan dipilih Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu profesional.

Dia enggan mengelaborasi lebih jauh terkait pernyataan Jokowi tersebut. Dia lalu meninggalkan Kompleks Parlemen Senayan untuk melanjutkan tugasnya sebagai Menhan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pendidikan lewat perbaikan sistem, sejumlah kebijakan dan undang-undang,
harus menjadi kepedulian bersama.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menambah sejumlah ayat pada Pasal 240 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, beleid itu mengatur tentang pasal penghinaan pemerintah.

DPR punya fungsi yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 bahwa DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Sudah barang tentu dalam pelaksanaannya bersama dengan Pemerintah.