Mencetak Generasi IT dan Data Science yang Terampil dan Siap Kerja

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno (Dave Laksono) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peratutan Presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut dari pengesahan Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Data SDGs ini kemudian dikembangkan menjadi salah satu komponen penting dalam perencanaan pembangunan di level kabupaten

Sistem JSDDD mampu mengintegrasikan data pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa

Disahkannya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) oleh DPR RI akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Data Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) menunjukkan 60% dari 3.032 perguruan tinggi swasta (PTS) berada dalam kondisi tidak sehat.

RUU PDP telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.

Pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (20/9).

Hapus kemiskinan ekstrem dan stunting, BKKBN mutakhirkan 39 juta data.