Hampir seluruh fraksi di DPR RI tidak sepakat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar 2024 mendatang. Mayoritas fraksi maunya pilkada serentak dinormalisasi dan diadakan pada tahun 2022 dan 2023.

Ada sejumlah alasan mengapa pemilihan kepala daerah (pilkada) harus tetap digelar 2022 mendatang. Salah satunya, apabila pilkada tetap digelar bersamaan dengan Pilpres 2024 akan memunculkan ketidakadilan bagi para kepala daerah.

Larangan bagi bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengikuti pemilihan umum yang tertuang dalam di dalam draf RUU Pemilu sebenarnya bersifat normatif.

Fraksi NasDem DPR RI maunya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sesuai dengan jadwal pada 2022 mendatang, termasuk Pilkada DKI.

Lindell, yang merupakan pendukung setia mantan Presiden AS Donald Trump, mendanai gerakan protes pasca pemilihan dalam upaya untuk membatalkan kemenangan pemilihan Presiden Joe Biden.

Penetapan ditegaskan dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke

Kalangan dewan meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu, yang di dalamnya meliputi Undang-Undang Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan, pembenahan tiga lembaga penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diperlukan untuk mendukung penegakan demokrasi. 

Dari hasil pemilihan itu, Hakim agung Andi Samsan Nganro melalui voting terpilih dengan mengantongi 20 suara

Komisi II DPR RI mencecar pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Muhammad soal alasan pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).