Tingginya gap antara pendapatan dan belanja negara  membuat penambahan utang luar negeri (ULN) tidak bisa terelakkan. Karenanya, pengelolaan dan pemanfaatan utang luar negeri serta hibah harus lebih produktif dan tepat sasaran.

Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap komoditas kakao agar dapat kembali seperti masa kejayaannya di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyayangkan para guru PPPK itu belum mendapat Surat Keputusan (SK) dan penggajian.

Anggota Komisi XI DPR RI, Eriko Sutarduga menyoroti pernyataan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna soal meningkatnya utang negara selama pandemi Covid-19.

Kalangan dewan mendukung penuh kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mempertanyakan skenario besar atau grand design dalam menghadapi profil utang luar negeri dan jatuh tempo pada 5 hingga 15  tahun mendatang. Sebab rasio utang pemerintah terus mengalami peningkatan dari 30,2 persen  dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019 menjadi 39,4 persen dari PDB pada tahun 2020, akibat defisit keuangan negara yang disebabkan pandemi Covid-19.

Bagi anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, PPKM Mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Pemerintah, sebaiknya segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kalangan dewan mengapresiasi rencana program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang menyiapkan pembukaan lahan tanpa bakar.

Komisi VII DPR RI mengapresiasi keputusan penambahan Kemeterian Perindustrian (Kemenperin) sebagai mitra kerja. Keputusan itu ditetapkan pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna yang berlangsung, kemarin (Selasa, 22/6).

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah soal penanganan Covid-19 yang belakangan sudah menembus angka dua juta kasus.