Jangan sampai ada mahasiswa yang terlantar dan dosen yang menganggur karena tidak mendapatkan tempat baru untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaan. Ini harus dilakukan demi kualitas pendidikan di Indonesia.

Sekalipun saya juga paham bahwa tidaklah menjadi kunci utama keberhasilan kita mengangkat daerah-daerah dari Daerah Tertinggal itu hanya dengan kerja sebuah Kementerian saja.

Maka saya minta supaya enggak cuma MK (Mahkamah Konstitusi) yang kami minta, kami minta juga Presiden bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat.

Apabila MK berkeras untuk memutus (sistem coblos partai) ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting kita juga ada kewenangan.

Langkah itu sebagai bentuk komitmennya dalam memperjuangkan pengangkatan seluruh tenaga honorer. 

Presiden Jokowi seharusnya paham bahwa setiap pemerintahan ada umur berkuasanya. Karena itu, presiden seharusnya menghormati mekanisme pergantian kekuasaan ini dengan legowo, bukan dengan sibuk cawe-cawe mendukung satu kandidat sambil menjegal kandidat lainnya.

Kita mengkhawatirkan dampak bagi lingkungan dan kedaulatan negara. Pengaruh pada ekosistem laut, apalagi pada pulau-pulau kecil akan sangat negatif, karenanya selama 20 tahun ekspor pasir laut dilarang.

Anggota Dewan PKS harus dekat dengan masyatakat. Kalau sebelum pemilu kita mengetuk pintu warga, maka setelah menjadi anggota dewan, Anggota DPR dan DPRD dari Fraksi PKS wajib untuk selalu menyapa dan mendatangi warga.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mendorong Polri mengusut dugaan aliran dana narkoba terkait dengan Pemilu 2024.

UU Desa itu kan (kini) melenceng pasca UU Desa yang diinisiasi zaman Presiden SBY. UU itu (awalnya) bagaimana Kepala Desa jadi mandiri, makanya dibutuhkan intervensi negara terutama APBN yang berpihak kepada desa.