Ketua Dewan Kehormatan PAN diminta untuk keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu untuk membuktikan bahwa PAN menolak kebijakan pemerintah yang dianggap lebih berpihak kepada para pengembang.

Partai Amanat Nasional (PAN) diminta untuk keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu untuk membuktikan bahwa PAN menolak kebijakan pemerintah yang dianggap lebih berpihak kepada para pengembang.

2018 dapat dikatakan sebagai tahun politik. Setidaknya, ada perhelatan politik yang bakal menyedot energi besar partai politik (Parpol). Pemerintahan Jokowi akan memasuki ujian tahun politik di 2018.

Koalisi Demokrat-Liberal berhasil menguasai dua pertiga suara di parlemen, dalam sebuah pemilihan 22 Oktober silam.

Tingkat disiplin partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dengan partai koalisi era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentu memiliki perbedaan. Bagaimana mengukur tingkat disiplin partai koalisi kedua pemerintahan itu?

Jika melihat jumlah kursi partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi di DPR, maka secara teoretis berjalan secara efektif. Karena lebih mudah dalam pengambilan setiap kebijakan di DPR. Lantas sejauh mana komitmen partai koalisi Jokowi di tahun politik?

PAN tidak takut dengan ancaman evaluasi dari kabinet koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu terkait penolakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas untuk disahkan menjadi UU.

Memasuki tahun politik pada 2018 mendatang, Presiden Jokowi diminta untuk waspada terhadap partai koalisi pemerintah. Sebab, partai akan lebih fokus menghadapi Pemilu 2019.

Meski telah menang, namun ia harus melakukan koalisi dengan partai lain agar  mencapai suara mencapai 50% lebih.

Banggar DPR menampung aspirasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Percepatan Perhutanan Sosial yang merupakan program prioritas nasional dan mandat RPJMN 2015-2019 untuk mencapai 12,7 juta hektar akses kelola masyarakat.