Pemerintah Iran mulai memberlakukan pembatasan akses internet seluler di beberapa provinsi, sehari sebelum gelombang protes terbaru.

AS memiliki kemampuan teknis untuk memastikan internet di Iran bebas dari segala upaya pemblokiran, sebuah klaim yang ditolak oleh Azari sebagai tidak benar, setidaknya untuk saat ini.

Pemblokiran tersebut berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional, dan kepentingan kebijakan luar negeri AS.

Permintaan pemblokiran tersebut disampaikan melalui surat dari Menteri Kesehatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tertanggal 10 Juni 2019, yang diterima redaksi pada Jumat (14/6).

Tulus menilai pemblokiran itu masih terbilang wajar, karena alasannya ialah demi keamanan nasional

Aliansi Jurnalis Independen menyatakan sikap mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial.

Terdakwa Lucas bakal menuntut ganti rugi yang besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terkait pemblokiran rekening miliknya oleh KPK.

Undang-undang pemblokiran melarang perusahaan-perusahaan Uni Eropa agar tidak mematuhi sanksi AS, memungkinkan mereka memulihkan ganti rugi dari hukuman tersebut dan membatalkan putusan pengadilan asing terhadap mereka.

Hal itu menyusul telah adanya surat pemblokiran sertifikat tanah di BPN, dan pemblokiran rekening bank milik pengelola di BTN

Terkait pemblokiran itu tentunya akan melewati sejumlah kajian dan kehati-hatian. Apalagi masih ada aspek-aspek positif di dalam penggunaan media sosial itu.