Belum ada kata sepakat antara fraksi-fraksi terkait nama-nama anggota DPR yang akan menjadi pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Kedua UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Kerjasama antara TNI-Polri dengan mensinergikan komunikasi dan kolaborasi

Temuan Polri mengenai dugaan penyimpangan anggaran dana otsus harus diperhatikan. Hal itu dapat dilakukan melalui proses pengawasan secara ketat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik usulan mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai soal Undang Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyambangi kantor Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/2).

Kebijakan seperti Itu sudah tidak relevan pada era modern di Papua

Rencana pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. 

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua.

Parlemen Senayan telah meminta Pemerintah mengevaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara menyeluruh sehingga tujuan percepatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa tercapai.

DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi Otonomi Khusus Papua secara menyeluruh sehingga tujuan percepatan peningkatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa tercapai.