Alhamdulillah. Kami sangat mengapresiasi kemenkumham dalam memberikan pelayanan optimal dan profesional  dengan menerbitkan SK Kepengurusan DPP HNSI hasil keputusan Munas HNSI VIII di Bali yang merupakan forum tertinggi organisasi HNSI dgn dihadiri 34 DPD dan 345 DPC yg memiliki legitimasi yg kuat

Jadi kalau menurut saya, kita tidak bisa lagi membahas kenapa Gibran? Sebab, Gibran sudah ada di sana dan aturannya  menegaskan tidak bisa berubah lagi, itu sudah clear.

Jangan sampai muncul kesan tidak baik, yakni ketika harga minyak dunia naik Pertamina gercep menaikan harga BBM-nya, sementara sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun, Pertamina ogah-ogahan untuk menurunkannya. Seperti pernah terjadi di awal pandemi Covid-19.  Ini kan tidak konsisten dengan mekanisme pasar.

Ganjar Pranowo  berbicara mengenai pandangannya terkait pengembangan industri kreatif yang ada di Indonesia agar bisa menjadi sebuah ladang pekerjaan bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memperingatkan para aparat aktif, khususnya bagi jajaran Polri, agar tidak bersinggungan dengan aktivitas politik secara personal.

Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC)  melakukan survei nasional secara tatap muka persis setelah deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Soal penyederhanaan perizinan ini akan menjadi insentif yang besar bagi para investor hulu migas, selain insentif fiskal yang mereka terima selama ini. Apalagi terkait dengan penyerderhaan perizinan penggunaan lahan. Ini akan sangat membantu sekali bagi investor.

China Terpecah Soal Ponsel Pintar, Pilih Apple dan Huawai?

Menteri ESDM jangan berimprovisasi di luar dari kesepakatan raker. Komisi VII  DPR RI dan Menteri ESDM sudah sepakat bahwa Mind ID harus menjadi pemegang saham mayoritas di PT. Vale Indonesia. Tujuannya agar semua operasional perusahaan sesuai dengan arah kebijakan negara.

Menurut dia, pernyataan Bahlil yang mengatakan penyebab utama tingginya polusi udara adalah asap dari PLTU menyesatkan dan bisa merugikan publik. Terlebih berdasarkan hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  diketahui bahwa 75 persen sebaran PM 2,5, zat paling berbahaya, berasal dari kendaraan bermotor. Sementara PLTU cuma berkontribusi sebesar 25 persen.