Dengan memasukan seluruh rencana kebutuhan pembiayaan APBN tahun 2023 sebesar Rp. 696,4 triliun, maka total utang sampai akhir tahun diperkirakan jadi di atas delapan triliun. Jika ditambah utang BUMN bisa mencapai lebih dari Rp. 15.000 triliun. Ini harus diwaspadai, khususnya terkait kemampuan membayar bunganya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meyakini bahwa penyandang disabilitas, khususnya di Sumut, mampu menopang hidupnya secara mandiri melalui usaha.

Biaya haji 2023 sebesar Rp49,81 juta ini adalah 55,3 persen dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp90.050.637. Sementara itu, sebesar 44,7 persen sisanya atau Rp40.237.937 ditanggung oleh dana nilai manfaat.

Kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH). Kita sudah sampai di titik maksimal. Demikian juga dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi beban jamaah, sudah sampai di titik maksimal.

Dia kesal hal ini dikhawatirkan bakal mengulang pembahasan komponen biaya haji kembali dari awal. Marwan meminta Hilman kembali mengurai lampiran komponen sesuai kesepakatan awal.

Jika ada perubahan mendadak atas nama Istitoah akan sangat merugikan jamaah yang akan berangkat tahun ini sebab mereka harus menyiapkan dana tambahan dengan kisaran Rp30 jutaan dalam waktu singkat. Bagi mayoritas calon jamaah yang harus menabung bertahun-tahun angka itu cukup besar.

Problemnya adalah ketika asrama haji itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Kementerian Agama tidak dapat mengintervensi anggaran. Oleh karena itu kami berharap bahwa Asrama Haji Donohudan tetap bisa melayani jemaah dengan pelayanan yang terbaik.

Politikus PKB ini menegaskan, revisi perlu dilakukan lantaran kondisi terkini yang tengah terjadi adalah kenaikan biaya haji 2022. Hal itu terjadi lantaran adanya perubahan teknis di Arab Saudi seperti pelibatan korporasi lokal Saudi dan ketentuan kuota haji untuk Indonesia yang baru muncul belakangan setelah biaya haji diketok pemerintah dan DPR.

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih semrawut dan selalu menjadi perdebatan kita. Kami ingin memastikan PPKS itu selesai dengan baik. Kalau PPKS tidak selesai dengan baik, maka program sosial menjadi sia-sia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk bagi anak-anak.