Atas pertimbangan dalam putusan amar itu, tentu kami akan menjadikannya sebagai pedoman nanti dalam pembahasan revisi UU Pemilu antara Pemerintah dan DPR.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12 persen ke dalam target pendapatan negara pada APBN 2025. Selanjutnya APBN 2025 telah di undangkan melalui UU No. 62/2024.

Jangan sampai ada aparat bekingi kekerasan. Petugas kepolisian dibantu TNI harus bisa memastikan keamanan masyarakat. Aparat penegak hukum juga harus bersikap adil dan transparan dalam melakukan tugasnya.

Penegak hukum harus memastikan penyelamatan keuangan negara dari tindak korupsi. Ini demi menjaga hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.

Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa.

Selain Adian, tiga wakil ketua lainnya, yakni Agun Gunandjar (Golkar), Taufiq R Abdullah (PKB), Cellica Nurrachadiana (Demokrat).

Said Abdullah menjadi pimpinan Banggar DPR RI bersama empat pimpinan lainnya, yaitu Muhidim M. Said (Fraksi Partai Golkar), Wihadi Wiyanto (Fraksi Partai Gerindra), Syarif Abdullah Alkadrie (Fraksi Partai NasDem), dan Jazilul Fawaid (Fraksi PKB).

Di DPR itu harus guyub. Tidak boleh menang-menangan, tidak boleh ego. Kan harus dihitung semua kepentingan seluruh partai politik di DPR.

Insyaallah, kalau dari PDIP final calonnya tunggal Ibu Puan Maharani.