Sejak menjabat, Biden telah memberlakukan sanksi baru terhadap Moskow atas apa yang dikatakan otoritas AS sebagai peran Rusia dalam serangan cyber besar-besaran SolarWinds dan berulang kali ikut campur dalam pemilihan presiden 2020.

Warga Turki di Suriah tidak mengakui pemilihan presiden yang diklaim Bashar al-Assad telah dimenangkan dengan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB). 

Bashar al-Assad kembali terpilih sebagai Presiden Suriah untuk masa jabatan keempat, setelah mendapatkan dengan 95,1 persen suara dalam pemilihan umum (pemilu).

Pemerintah Turki menyatakan bahwa pemilihan presiden di Suriah tidak sah dan dorongan yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk solusi politik untuk dekade konflik di sana harus dilanjutkan.

 Sehari sebelum pemilihan presiden akan diadakan di Suriah, negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, memperingatkan bahwa pemilihan itu tidak akan bersifat bebas dan adil.

Di antara 585 calon lainnya yang didiskualifikasi oleh dewan adalah penasihat pemimpin tertinggi dan mantan ketua parlemen Ali Larijani dan Wakil Presiden Pertama reformis saat ini Eshaq Jahangiri.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan putra-putri terbaik bangsa seharusnya memiliki peluang yang sama dalam pemilihan calon presiden (capres). Namun, peluang tersebut dihambat Presidential Threshold yang mengharuskan capres berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dengan ambang batas tertentu. 

Komisi II DPR mulai menggelar rapat tim kerja, Senin (24/5) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP dalam rangka konsinyering terkait konsep dan desain Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 yang meliputi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota.

Di antara mereka yang ditempatkan pada daftar hitam Kementerian adalah empat anggota Dewan Administrasi Negara Junta, tujuh menteri, ketua Komisi Pemilihan Umum yang dikendalikan militer, dan Gubernur Bank Sentral Myanmar.

Uni Eropa mendesak Israel untuk memungkinkan pemilihan di seluruh wilayah Palestina dan menyatakan penyesalan atas pemilihan yang tertunda.