Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong lembaga pelayanan hukum publik yang didirikan koleganya di Komisi III DPR RI periode 2009-2014, Akbar Faisal

Umat beragama di Myanmar, Cina, Palestina, dan India menjadi korban konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh umat beragama lain

Isu pendidikan dewasa ini menjadi diskursus hangat di ranah publik seiring dengan ditunjuknya Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa tanggal 19 Desember telah ditetapkan pemerintah sebagai Hari Bela Negara (HBN) berdasarkan Keppres Nomor 28 tahun 2006.

HBN merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia guna memperingati deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat pada tahun 19 Desember 1948.

Kala itu, banyak pahlawan dan Indonesia, termasuk Mr Syafruddin Prawiranegara yang rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan salah satu tugas penting MPR RI 2019-2024 adalah menyejukan suhu politik agar tidak terlalu panas menyengat

Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin berharap DPD RI bisa dilibatkan dalam rencana Amandemen terbatas UUD 1945 yang akan dilakukan oleh MPR RI.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan selain pentingnya kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945

Beberapa alasan dikemukakan Nurdin antara lain, yang menjadi prioritas untuk diperhatikan negara saat ini bukanlah amandemen UUD

pembicaraan tentang kewarganegaraan merupakan domain kajian di MPR

Pengajuan gugatan adalah hal biasa dalam sistem perdagangan internasional. Sebagaimana Uni Eropa yang juga pernah mengajukan gugatan perdagangan ke WTO terhadap berbagai negara