Di awal-awal pembentukan kabinet Kerja pada 2014 silam, Jokowi juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengedepankan nilai-nilai akuntabilitas dan integritas

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa tiga politikus Partai Golkar sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK. Nasir sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

KPK diminta tidak takut dalam menangani kasus dugaan korupsi dana sebesar Rp 7,7 miliar milik PT Karya Citra Nusantara (KCN), anak perusahaan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum lainnya diminta tak perlu ragu untuk mengusut dugaan gratifikasi mantan Sekretaris BUMN Said Didu.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir terkait kasus suap dan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.

Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir didakwa menerima suap dan memfasilitasi terjadinya tindak kejahatan korupsi terkait proyek PLTU Riau-1.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut gratifikasi yang diduga diterima Said Didu saat menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN.

KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus korupsi kapal patroli di Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera merampungkan penyidikan kasus dugaan suap pengadaan pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia (Persero).