Diperlukan perhatian ekstra terkait pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di garda terdepan penanganan pasien Covid-19.

Pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam akan memindahkan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Sosial ke Papua terus menuai kritik dan panen hujatan.

Anggota Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menitipkan uang ke Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat untuk membayar denda pedagang dan masyarakat kecil yang sedang usaha tapi melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kalangan dewan menilai Pemerintah kurang tepat apabila mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk membantu modal BUMN. Apalagi kalau uangnya diambil dari cadangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah diproyeksikan untuk program-program prioritas.

Bagi politisi Partai Demokrat, Anwar Hafidz, pernyataan Risma provokatif, rasis dan diskriminatif terhadap rakyat Papua. Risma menempatkan Papua seakan-akan sebagai tempat pembuangan manusia dan itu dinilai sangat merendahkan martabat rakyat Papua.

Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy menyoroti usulan rencana penerapan pajak karbon dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Sebanyak 33 orang calon duta besar (dubes) telah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan atau "fit and proper test" sejak Senin sampai dengan Rabu (12-14 Juli) di Jakarta. 

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terkait rencana vaksinasi Covid-19 berbayar atau Gotong Royong yang rencananya akan dilakukan Kimia Farma.

Pemerintah harus memperketat pengajuan naturalisasi atlet luar negeri untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Kasus Dokter Lois Owien yang ditangkap oleh pihak kepolisian terkait menyebarkan informasi tidak benar alias hoaks terkait virus Covid-19 harus dijadikan pelajaran bagi semua pihak.