Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta, agar pemerintah sebagai penyelenggara haji segera melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil temuan lapangan Tim Pengawas Haji DPR selama di Kota Madinah.

Cukup mengagetkan dan sangat memprihatinkan. Sulit dinalar dengan logika sehat, jika di KPK yang bertugas untuk memberantas korupsi, ternyata ditemukan tindakan penyimpangan, pungutan liar yang dilakukan oleh pegawainya.

Kalau akuisisi 35 persen participating interest blok Masela ini sukses maka kontribusi Pertamina bagi lifting gas nasional akan semakin besar. Saat ini kontribusi Pertamina terhadap lifting gas masih di bawah 50 persen, sementara lifting minyak nasional kita sudah dominan di atas 60 persen.

Ya namanya mimpi ya, kan kita hidup di dunia nyata no problem. Toh satu kereta itu bisa dibayangkan tetap satu spirit membangun Indonesia lah ya.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perekonomian di pesisir dan laut, termasuk di dalamnya pengelolaan hasil sedimentasi laut, merupakan hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah. Mengingat permasalahan ini sangat berdampak kepada kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan, yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada kesejahteraan nelayan.

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengusulkan, agar kedepan Jemaah Haji Indonesia khusus gelombang kedua sebaiknya mendarat langsung di Jeddah, bukan Kota Madinah.

Karena memang kita ketahui banyak isu atau permasalahan yang memang ada perdebatan dengan Parlemen Uni Eropa yang terkait dengan beberapa isu yang berhubungan dengan Green New Deal mengenai deforestasi dan juga bagaimana trade untuk produk-produk kita agar bisa masuk ke berbagai negara khususnya Uni Eropa.

Kita ingin mendapatkan gambaran yang seutuhnya bagaimana sesungguhnya industri sandang kita dari hulu ke hilir. Yang kedua kita ingin mendapatkan masukan dari teman-teman pengusaha juga yang bergerak di bidang baik tekstil, pakaian, sepatu dan sandal maupun dan lain-lain yang masuk dalam kategori sandang.

Dia meminta agar penginapan untuk para jemaah haji Indonesia ditingkatkan, yaitu maksimal untuk tiga orang per kamar.

Rapat tersebut terkait dengan kewenangan Kementerian Perdagangan yang mengatur persoalan pangan nasional berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.