Komite I DPD RI mendukung pembentukan DOB, khususnya Provinsi Kepulauan Buton. Hal itu mengemuka dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Sulawesi Tenggara.

DPD RI mendesak pemerintah  segera mengeluarkan aturan turunan berupa PP yang mengatur tentang hutan adat, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

"Kami mendesak pimpinan dan sidang untuk mengirim surat ke pemerintah agar rencana pengalihan subsidi itu tidak diteruskan atau dibatalkan saja," kata Andre

karena berada di perairan internasional, bangkai kapal itu sebelumnya hanya dilindungi oleh perlindungan dasar sebagai Situs Warisan Dunia PBB.

Washington melakukan kejahatan kemanusiaan dengan menempatkan larangan yang melanggar hukum di Iran dan menargetkan negara dan pemerintah Venezuela dengan kebijakan tekanan yang serupa.

Komite II DPD RI menilai diberlakukan Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah berimplikasi pada Pemerintah Daerah (Pemda).

Komite I DPD RI mendukung kebijakan Pemerintah menyederhanakan birokrasi menjadi dua level yaitu eselon I dan eselon II agar terwujud birokrasi yang netral, profesional, efektif dan efisien guna mendukung kinerja pemerintah.

Pemerintahan Joko Widodo - KH. Ma`ruf Amin dianggap tak memiliki itikad baik kepada rakyat kecil. Hal tersebut lantaran pemerintah ngotot menaikkan iuran BPJS atas Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III mandiri.

Belasan Demonstran Irak terluka di Baghdad dan kota-kota lain pada Senin dalam bentrokan dengan pasukan keamanan

Pemerintah Honduras secara resmi mendeklarasikan kelompok Libanon yang didukung Iran, Hizbullah