Terjadi ketimpangan dalam pengelolaan mudik. Pemerintah cukup berhasil dalam aspek keselamatan, tetapi belum optimal dalam menjawab kebutuhan kenyamanan

Komisi X DPR menegaskan bahwa pendidikan tinggi ke depan harus ditempatkan sebagai hak seluruh warga negara, bukan sebagai privilese.

Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Komisi X akan memanggil Rektor UI dan sejumlah rektor kampus lain yang menghadapi persoalan kekerasan, baik seksual, verbal, maupun fisik.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Penyesuaian BPIH tahun 2026 yang dipengaruhi oleh kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji.

Legislator PKB meminta agar wacana war ticket haji dihentikan sementara waktu.

Ini menunjukkan bahwa negara tidak berjalan tanpa perencanaan, tetapi justru mengedepankan prinsip mitigasi risiko secara komprehensif