Lebih dari 1000 perempuan, ini tokoh semua yang akan bergerak kemasyarakat, yang akan menjadi bagian dari agenda perjuangan pemerintahan dibawah kepemimpinan AMIN.

Saya juga ingatkan Uni Eropa bahwa agenda bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas tidak akan ada artinya, jika hak-hak rakyat Palestina tak diperhatikan.

DWP Kemendes PDTT Sosialisasikan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di NTB

Fenomena ini jelas merupakan bentuk penyimpangan terhadap lembaga perkawinan. Takutnya masalah ini akan rumit dengan adanya sindikasi kejahatan. Bisa saja dimanfaatkan sebagai salah satu modus perdagangan perempuan, sekaligus merendahkan martabat perempuan. Makanya, saya tekankan bahwa pemerintah harus melihat masalah kawin kontrak bukan saja soal isu perempuan, melainkan sebagai masalah nasional.

Saya kira posisi kami atau AMIN yang pertama melindungi petani tembakau. Itu merupakan satu hal yang tak bisa ditawar. Jadi petani memiliki hak konstitusional untuk dilindungi oleh negara mereka juga punya hak juga untuk mendapatkan jaminan bahwa kerja-kerjanya dilindungi. Baik itu produksinya atau pasca produksinya.

Supaya mereka yang sudah wajib memilih itu tetap bisa menggunakan hak pilihnya, misal tadi ada soalnya ada sekitar 800 ribuan se-Jawa Tengah belum terekam, belum pencetakan terkait KTP elektroniknya, masih ada waktu untuk menyelesaikannya.

Tawanan sipil yang terdiri dari anak-anak, perempuan, orang tua, dan bayi menurut Muhaimin bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai keislaman yang Rahmatan Lil Alamin.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) melakukan kolaborasi penelitian dengan Sofia University Bulgaria, dalam rangka membahas kepemimpinan perempuan.

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Ketua MPR Dorong Peningkatan Peran Perempuan di Politik

Terima Presidium Forum Alumni HMI-Wati, Ketua MPR Dorong Peran Politik Perempuan