Setidaknya ada tiga skenario yang bisa menjelaskan mengapa Jokowi perlu memperkuat kabinetnya dengan tokoh parpol dan militer.

Menjaga stabilitas keamanan NKRI adalah modal terbesar dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur yang kini sedang dihalakkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Kepada Idrus, Novanto berpesan supaya mengutamakan kepentingan rakyat.

Mengapa Jokowi berubah sikapnya dan terkesan menganak-emaskan Airlangga? Mengapa Jokowi bersedia melanggar janji politiknya demi seorang Airlangga?

Partai Amanat Nasional (PAN) menagih janji politik Presiden Jokowi terkait larangan rangkap jabatan di partai politik bagi menteri yang duduk di Kabinet Kerja.

Pemberian pertama dilakukan pada 20 Mei 2017 yang diberikan Kabag Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo sebesar Rp200 juta di ruang kerja Ali Sadli.

Presiden Jokowi melantik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan posisi Khofifah Indar Parawansa.

Presiden Jokowi disebut tidak tahu menahu terkait kisruh di internal Partai Hanura.

Harta Moeldoko itu lebih besar ketimbang harta yang dilaporkan Yuyu.

Selanjutnya sanksi administrasi, calon yang diusung terbukti pidana dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap adanya mahar politik akan didiskualifikasi.