Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua komponen bangsa menjaga dan mewaspadai aksi-aksi yang mengganggu keamanan nasional ketika semua energi bangsa Indonesia tercurah mengatasi pandemi Covid-19.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat minta pemerintah pusat dan daerah segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19. Penyalurannya harus berdasarkan data yang akurat agar tepat sasaran.

HNW berharap pemerintah menyiapkan bantuan, program dan skema keuangan untuk pekerja migran yang terdampak langsung oleh krisis Covid-19, tidak hanya di Malaysia namun juga di negara tujuan pekerja migran lainnya seperti di Arab Saudi.

RUU ini menjadi sangat urgen, untuk menciptakan gerakan bagi masyarakat bergotong royong, juga membantu korban Covid-19, melalui Bank Makanan

Karena itu, ketaatan masyarakat menerapkan pembatasan sosial di pulau Jawa tak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, faktor ketaatan itu  menjadi bagian tak terpisah dari keinginan bersama meminimalisir dampak resesi ekonomi

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih tegas untuk mencegah peningkatan pergerakan orang antar wilayah menjelang Ramadhan dan Idul Fitri sehingga potensi penyebaran COVID-19 dapat diminimalisasi.

Agar penularan covid-19 tidak menjadi-jadi akibat migrasi besar-besaran saat mudik maka perlu adanya larangan mudik.

Hal ini diwujudkan dengan bantuan langsung oleh Hidayat Nur Wahid pada hari Jumat 17 April ke RSUD Ps. Minggu yang merupakan RS resmi rujukan untuk menangani pasien Covid-19 dan RSUD Tarakan.

Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta DPR untuk menolak Perppu No. 1 Tahun 2020 dan menggantinya dengan APBN-P. Dia menilai Perppu No. 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar konsitusi.

Pada prinsipnya, MPR RI mendukung berbagai upaya pemerintah mengatasi pandemi Covid-19, namun juga tak ingin pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menuai permasalahan di kemudian hari.