Syarief Hasan melihat perbedaan pandangan terkait payung hukum GBHN atau PPHN adalah suatu hal yang wajar.

Pengelolaan zakat yang optimal dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Dalam SDGs desa ada keterlibatan perempuan dan ini harus ditingkatkan terus menerus, masa depan tergantung juga dari peran para perempuan.

Dan yang lebih memprihatinkan, tambahnya, di tengah belum mampu mengendalikan penyebaran Covid-19, saat ini varian baru virus korona dari India, sudah teridentifikasi di Indonesia.

Kita terus mendorong Kemendag dan kementerian terkait lainnya untuk memastikan bahwa sembako di pasaran masih cukup tersedia dengan harga yang terjangkau.

Utang luar negeri yang semakin membludak akan semakin membebani keuangan negara di tengah Pandemi Covid-19 dan akan menimbulkan banyak masalah di bidang ekonomi.

Serap aspirasi ini untuk mendapat masukan yang utuh apakah payung hukum PPHN melalui UUD NRI 1945 sehingga harus dilakukan amandemen UUD atau cukup dengan Undang-Undang (UU).

Saya mengajak kepada kita semua untuk sementara menunda dulu mudik Lebaran kali ini.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, selama ini Gojek dinilai berhasil memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Ajang tersebut bisa menjadi stimulan bagi korporasi di Indonesia untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.