Faktor-faktor penyebabnya adalah, pertama mengabaikan studi kelayakan. Hal ini dapat terlihat dari proyek-proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodetabek, Pelabuhan Patimban, Bandara Yogyakarta, dan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga yang semua masalahnya tak lepas dari minimnya studi kelayakan.

Seperti tadi yang saya kemukakan yaitu transformasi ekonomi perlu kita dorong di Kaltim. Saat ini di Kaltim banyak yang membangun ekonomi dari sisi pertambangan dan migas. Ke depan ini kita rasa perlu ada perubahan.

Polda Metro Jaya resmi membuka pendaftaran secara online bagi pembalap liar untuk mengikuti ajang street race di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (11/1).

Vaksin booster sendiri akan diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia serta diperuntukkan bagi yang berusia 18 tahun ke atas dan telah menerima vaksin dosis kedua dalam jangka waktu minimal 6 bulan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengapresiasi sekaligus mendukung upaya Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyelesaikan kasus hukum di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Perlu kita kaji secara mendalam skema BLU ini. Karena secara umum ini menambah kelembagaan baru untuk penarikan iuran eksport batubara. Saya masih khawatir ini belum tentu berjalan secara efektif. Kalau hasil iuran tersebut terhambat masuk PLN maka akan menyulitkan PLN dalam membeli batu bara seharga pasar.

Lamhot yang Anggota Komisi VII DPR ini menerangkan, perayaan natal dan tahun baru ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, guna menjaga kebhinekaan yang ada di Indonesia agar tetap terjaga dan terawat dengan semangat kebhinekaan dan Pancasila.

Sudah tepat langkah yang diambil oleh Menteri BUMN yang melaporkan adanya dugaan korupsi di PT. Garuda Indonesia. Patut diduga adanya tindak pidana korupsi tersebut terkait pengadaan pesawat. Hal ini didasarkan atas hasil audit BPKP terhadap Garuda.

Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan harus akurat jangan sekedar gertak sambal, yang akhirnya mudah di lobby pengusaha. Faktanya baru sepuluh hari sejak ditetapkan pelarangan ekspor batu bara ini, kebijakan tersebut sudah dicabut kembali. Ini kan jadi terkesan kebijakan yang mencla-mencle dan tidak berwibawa.

Menkumham, Yasonna Laoly menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa mengeluarkan aturan untuk melarang WNI untuk bepergian ke luar negeri maupun kembali ke tanah air.