Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini mengkritisi peran BPDPKS di tengah polemik kelangkaan minyak goreng

Anggota Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mendorong transparansi dana sawit yang ada di BPDPKS.

Semua pesan saya pikir sudah kita dengar, apalagi dari ibu Suwarni, tentu itu menambah dasar kita untuk memperjuangkan apa yang bapak ibu rasakan.

BPDPKS ini mengelola dana yang luar biasa besar, anggaran kementerian kita itu enggak ada yang sampai segitu, pengalokasiannya inilah yang selalu kita soroti sangat tidak proper, sangat tidak proporsional dan sangat tidak pro-rakyat.

BPDPKS itu EO atau apa? Pendampingan untuk petani sawit saja tak ada. Semuanya semrawut, tak jelas, sehimgga perlu evaluasi penggunaan anggaran dan kebijakan BPDPKS ini.

Penunjukan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyoroti gejolak harga minyak goreng merupakan kewenangan penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kalau seperti ini, menunjuk sakarebnya dhewe, menyerahkan tanggung jawab kebijakan perminyakgorengan kepada Menko Marinvest, terkesan loncat pagar dan meminggirkan peran Menko Perekonomian, yang selama ini mengkoordinasikan urusan perminyakgorengan.

Publik dikejutkan dengan berita tertangkapnya dua orang hakim di Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung, Lebak oleh BNN Banten.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, usulan kebijakan atas kenaikan tarif listrik tersebut akan dibahas sesuai mekanisme oleh komisi terkait.

Apakah Jokowi tidak percaya dengan Airlangga Hartarto yang menjadi Menkonya, atau Airlangga Hartarto dianggap gagal? Ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat.