Jika dikurangi 40, maka poin mereka musim ini tersisa satu dan akan terjun ke dasar klasemen dengan tertinggal 16 poin dari batas zona degradasi

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengumumkan perubahan nama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti secara resmi meluncurkan aplikasi Rumah Pendidikan

Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang tidak mudah. Salah satunya memperbaiki sistem politik dengan merevisi paket Undang-Undang Politik.

Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) mengapresiasi kebijakan redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN), yang diterbitkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Dengan masuknya gugatan tersebut dari PT SKB, hal ini patut dipertanyakan karena terdapat gejala aneh seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara MENOLAK GUGATAN PT. SKB berdasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara posisinya di Pasal 55 ada tenggang waktu 90 hari setelah putusan itu dibuat, tetapi kenapa gugatan ini diterima, pertanyaan dasar kita itu

Empat RUU tersebut yaitu RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah, RUU tentang Perubahan Iklim RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Daerah Kepulauan. Ini tugas kita bersama untuk mengawal RUU ini. Kita berharap jika ada produk legislasi DPD RI bisa menjadi sejarah bagi kita.

PDIP tidak mengundang Presiden Prabowo Subianto dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 yang akan digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS harus menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar diplomasi kita.