14 kota tersebut yakni Kota Pekalongan, Kota Kendari, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Palu, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Tanah Laut, Kab Bengkulu Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Sambas, Kabupaten Aceh Timur, Kota Batam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kabupaten Padang Pariaman.

Harita Nickel membagikan 14 ekor sapi qurban untuk masyarakat di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara

Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan yang juga sebagai terdakwa kasus suap proyek Kementerian PUPR mengakui pernah mengusulkan Amran HI Mustary untuk diangkat sebagai Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan yang juga sebagai terdakwa kasus suap proyek Kementerian PUPR mengakui pernah mengusulkan Amran HI Mustary untuk diangkat sebagai Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan yang juga sebagai terdakwa kasus suap proyek Kementerian PUPR mengakui pernah mengusulkan Amran HI Mustary untuk diangkat sebagai Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Uang itu diberikan lantaran Rudy menjembatani kepentingan Amran untuk menjadi Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.

Saat itu Amran meminta agar Rudy membantu pencalonan dirinya sebagai kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.

Pasca pelimpahan ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyusun surat dakwaan terhadap Rudi Erawan.

Dalam kasus dugaan korupsi proyek pengerjaan jalan di Maluku dan Maluku Utara oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) atas program hortikultura pada komoditas pisang di Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara.