Anggota Komisi III DPR RI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menilai rencana TNI melaporkan CEO Malaka Project sekaligus Influencer, Ferry Irwandi ke polisi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dari pendapatnya di media sosial tak perlu dilanjutkan.

Anggota polisi yang menabrak dan melindas almarhum Affan harus bertanggung jawab. Penegakan hukum harus berjalan transparan agar keluarga korban mendapat keadilan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk mengajukan asumsi ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang realistis dan adaptif.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai pemberian tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR lebih efisien dibandingkan rumah jabatan anggota (RJA).

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengingatkan KPK untuk tidak gentar menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kemenag tahun 2023-2024.

Kreativitas sebagai kebebasan berekspresi tetap diperbolehkan, namun jangan melanggar peraturan seperti UU Nomor 24 Tahun 2009.

Pemberian amnesti dan abolisi dapat membantu meningkatkan stabilitas politik, karena menunjukkan bahwa pemerintah siap membuka ruang pengampunan dan memulai proses rekonsiliasi.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan amanat Undang-undang (UU). Oleh sebab itu, IKN tidak akan pernah mangkrak.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengajak seluruh negara untuk kembali berpikir secara multilateral dalam menyikapi dinamika global, khususnya dalam bidang perdagangan, keuangan, dan ekonomi.