Senator asal Riau, Edwin Pratama Putra, menyorot tajam heboh test PCR yang diulas salah satu majalah nasional.

Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya.

Luhut Panjaitan sebelumnya diduga terlibat dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) lantaran dua perusahaan yang terafiliasi dengannya yakni PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, ikut mengantongi saham di GSI.

BPK RI harus melakukan audit menyeluruh, mulai dari sistem penunjukan perusahaan, penentuan harga yang disampaikan ke masyarakat, hingga keuntungan yang diraihnya.

Penghapusan hasil tes negatif PCR sebagai syarat penerbangan di Jawa-Bali, rupanya belum resmi berlaku.

Dia juga menyarankan agar Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan tugas pokok dan fungsi pengendalian Covid-19 kepada Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) secara penuh.

Pastikan biaya tes antigen dan tes PCR di lapangan sesuai dengan aturan dan tidak melebihi batas tertinggi. Ketersedian alat tes juga harus terjamin.

Tuntutan saya berarti dipenuhi, jadi gini saya mengapresiasi keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan katakanlah revisi persyaratan untuk penerbangan karena memang selama ini diakui bahwa persyaratan tersebut sedikit memberatkan.

Gus Muhaimin, sapaannya, merasa sangat bersyukur atas perubahan syarat yang disampaikan langsung oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy itu.