Polemik antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait pengadaan senjata api menjadi sorotan publik.
Polemik pengadaan senjata api di luar institusi TNI yang dilakukan oleh Brimob dinilai perlu ada perbaikan UU. Selain itu, sistem koordinasi dan komunikasi di pemerintah juga harus dibenahi.
Polemik pengadaan senjata api dinilai akibat buruknya komunikasi dan koordinasi para menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.
Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat terbatas (Ratas) dengan sejumlah institusi aparat kemananan. Salah satu agenda Ratas terkait polemik pengadaan senjata api.
Senjata api berikut amunisi yang di impor dari luar negeri masih tertahan di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Rencananya, sejumlah amunisi senjata api tajam akan diserahkan kepada TNI.
Cuitan tersebut dianggap menghina Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Sam Alinano selaku Ketua Umum Pengusaha Indonesia Muda mendatangi Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jakarta.
Partai Demokrat menyatakan siap untuk menampung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo jika hendak terjun ke dunia politik.
Amunisi inipun dapat meledak sendiri (self distruction) tanpa ada benturan/impack pada 14-19 detik setelah amunisi keluar laras.
Partai Golkar mengusulkan agar mengundang Menteri Agama Lukman Edy, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait pembahasan Perppu Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendadak populer. Bahkan, nama Gatot disebut-sebut sebagai Cawapres yang akan mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019 nanti.