Butuh Transparansi dan Pengawasan Efektif dalam Sistem PPDB yang Baik
Kualitas sekolah belum merata. Sehingga, banyak orang tua siswa yang membuat surat keterangan domisili sementara
Maka, Komisi X mendesak pemerintah dalam hal ini Mendikbudristek (Nadiem Anwar Makarim) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Kisruh PPDB, Menko PMK Larang Sekolah Terima Siswa Titipan
Sekarang tugas pemerintah merespons apabila temuan Ombudsman merujuk adanya pelanggaran administratif oleh guru dan pejabat-pejabat terkait. Kita pantau, kalau perlu sehabis reses bikin Panja PPDB.
Komisi X DPR RI mengingatkan Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek untuk segera membentuk atgas Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Zainuddin Maliki menilai kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah tepat dan relatif bagus.
Menurut Indra, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu percaya bahwa modal terbesar bangsa Indonesia bukanlah sumber daya alam, melainkan manusianya.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menegaskan urgensi sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Presiden Pertimbangkan Hapus Sistem Zonasi di PPBD