KPK seharunya bertugas sesuai dengan Undang-Undang (UU), yang kerjanya mencegah, supervisi, koordinasi, dan monitoring. Sehingga, KPK bertindak dengan menggunakan akal alias otak bukan otot.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membentuk tim monitoring. Tim tersebut jauh sebelum kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat.

KPK melakukan koordinasi dengan Polisi Militer TNI Angkatan Laut (POMAL) dalam rangka mengusut kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian yang diwakili Kepala Bagian Penerbitan Dadang Prayitna beserta tim melakukan monitoring dan evaluasi Majalah dan Buletin Parlementaria ke Provinsi Aceh, baru-baru ini.

Dimulai dari perekrutan tenaga pencacah, melaksanakan pelatihan yang melibatkan pendamping, kemudian masyarakat melakukan pendataan secara langsung dan kepala desa melakukan monitoring. 

KPK memastikan pengembangan kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Mantan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi divonis delapan tahun penjara. Fayakhun dinyatakan terbukti melakukan korupsi di lingkungan Bakamla dalam pengadaan alat satelit monitoring.

Kader PDIP, Ali Fahmi Habsyi sebagai salah satu saksi kunci kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) masih misteri.

JPU pada KPK menghadirkan tiga saksi pada sidang perkara dugaan korupsi proyek penganggaran dan pengadaan alat satelit monitoring (satmon) milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk terdakwa Fayakhun Andriadi.

Nama TB Hasanuddin yang juga calon gubernur Jawa Barat itu muncul dalam persidangan kasus suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla