Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Mendikbud Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP sebesar Rp 495 miliar dari Rp100 miliar dialokasikan sebagai bantuan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus memastikan selurub proses belajar mengajar dimasa pandemi bisa berjalan dengan baik, tidak terkendala apapun.
Webinar Saatnya Bangkit Kembali KOPHI dan Kemendikbud terkait industri musik dan perfilman Nasional menarik disimak.
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin meminta, agar anggaran Rp 9 triliun dari Kemendikbud untuk bantuan kuota internet tidak mubazir dan tidak disalahgunakan.
Tujuh program prioritas pendidikan dari Kemendikbud sebagian besar sangat tergantung kesiapan infrastruktur yang ditangani oleh kementerian di luar Kemendikbud
Kemendikbud menetapkan berbagai inisiatif kebijakan untuk mendukung pembelajaran dari rumah.
Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan (Panja PJP) Komisi X DPR RI memberi catatan kritis atas PJP yang disusun pemerintah. PJP yang disusun untuk tahun 2020-2035 ini, penting dikritisi karena akan menghadapi revolusi industri 4.0 dan dampak yang mengikutinya.
Bantuan subsidi upah bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan non-PNS sebesar Rp1,8 juta diapresiasi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.
Dewan Perwakilan Rakyat RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk adaptasi terkait perubahan pagu anggaran 2020 sebesar Rp75,702 triliun menjadi Rp70,718 triliun.
Arah kebijakan sektor pendidikan kelak tidak dipengaruhi lagi oleh suksesi politik yang terjadi di Tanah Air. Arah pendidikan nasional ke depan akan lebih konsisten dan berkelanjutan, karena dibekali dengan Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035.