Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk membawa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya ke PBB dan ASEAN.

DPP KNPI akan menggalang dukungan jaringan pemuda regional dan Internasional untuk solidaritas kemanusiaan etnis Rohingnya.

Pembantaian warga muslim Rohingya oleh militer Myanmar menuai kecaman. Untuk itu, kejahatan kemanusiaan di Myanmar yang menimpa etnis Rohingya harus menjadi perhatian dunia.

Nobel perdamaian tokoh Myanmar Aung Saan Su Kyi harus segera dicabut. Sebab, pembantaian terhadap warga muslim Rohingya oleh pemerintahan Saan Su Kyi sudah keji melampaui batas dan tidak punya toleransi.

Pembantaian terhadap warga muslim Rohingya oleh militer Myanmar dianggap sebagai bentuk anti kemanusiaan dan perdamaian.

Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap warga muslim Rohingya dinilai bukan hanya persoalan perebutan sumber daya, tapi soal kebencian berbasis agama.

DPR RI mengajak seluruh delegasi Forum Parlemen Dunia atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menghentikan pembantaian warga muslim Rohingya oleh militer Myanmar.

Pembantaian terhadap warga muslim Rohingya oleh militer Myanmar sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditolerir. Tindakan tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus dihadapi dengan keras.

DPR RI akan membawa resolusi kejahatan kemanusiaan oleh militer Myanmar  terhadap warga muslim Rohingya ke Assembly (Majelis Parlemen ASEAN) pada 15-19 September 2017 di Manila, Filipina.

Pemerintahan Presiden Jokowi diminta proaktif dalam melakukan diplomasi untuk menghentikan kebrutalan militer Myanmar terhadap warga muslim Rohingya.