713 mahasiswa Universitas Muria Kudus (UMK) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di 123 desa se-Kabupaten Kudus

Aktivis Pro Demokrasi mengkritik dan mencermati praktek KKN yang terjadi di Pileg DPRI RI.

Ganjar Pranowo mengangkat isu korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dalam pidatonya saat berbicara di acara Hajatan Rakyat di Kota Cirebon, Sabtu (27/1).

DPP Himpunan Alumni IPB menyediakan kuota bagi 18 siswa-siswi SMA/sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke IPB University

Sistem politik represif rezim Orde Baru dan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) telah mendorong kita untuk membangun sistem yang lebih demokratis dan membentuk lembaga yang secara khusus memerangi praktik koruptif dalam mengelola negara.

Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Ia bahkan tak sungkan bakal menyikat dengan tindakan tegas kepada para pelaku KKN.

PDIP menyatakan tidak gentar menghadapi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 mendatang. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diyakini sebagai pembela wong cilik dan semangat anti KKN.

Putusan ini jelas tidak konsisten dengan putusan-putusan MK sebelumnya yang menyatakan berkaitan dengan syarat usia pejabat publik bahwa itu bukan kewenangan MK, melainkan open legal policy (kebijakan hukum terbuka) dari pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah. Ini jelas sangat disesalkan dan disayangkan.

Dia menyarankan agar Indonesia membuat aturan sendiri yang berbasis evidence atau berdasarkan bukti, scientific based atau berbasis ilmiah dan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.