Kasus yang menyerat nama Mardani ini terkait korporasi batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

"Informasi yang kami peroleh benar (Rois diperiksa). Untuk kegiatan penyelidikan KPK," 

Surat pencegahan itu diterbitkan melalui Ditjen Imigrasi pada Kemenkum HAM.

Surat pencegahan Maming ke Luar Negeri berlaku selama enam bulan, yakni terhitung sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 mendatang.

Dengan naiknya status perkara ke tahap penyidikan, KPK telah menentukan pihak-pihak yang menjadi tersangka.

Hal ini setelah Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu dicegah ke luar negeri, karena menyandang status sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu diduga terlibat kasus korupsi yang sedang diusut KPK.

Mantan Bupati Tanah Bumbu itu mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK

Mardani Maming menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemeriksaan terkait dugaan  korupsi yang pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada 2011 silam.