Utang Indonesia saat ini dinilai sudah cukup mengkhawatirkan atau lampu kuning. Hal itu dilihat dari kemampuan membayar terhadap jumlah utang yang dimiliki Indonesia.

Bangunan utama perluasan terminal penumpang Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sudah selesai. Tinggal menyisakan pembangunan fasilitas penunjang, sehingga masih dibutuhkan dukungan anggaran dari APBN.

Pertumbuhan ekonomi dalam kwartal pertama di Provinsi Sulawesi Selatan cukup baik di atas rata-rata nasional, namun di sisi lain juga terjadi inflasi yang tinggi.

Komisi VII DPR RI menginginkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dapat menikmati dari setiap tetes APBN, khususnya pada rencana subsidi tahun 2019.

Indonesia kembali mendapat kucuran utang sebesar USD 150 Juta dari BanK Dunia. Utang tersebut untuk mendukung perawatan kesehatan primer bagi semua warga Indonesia melalui tata kelola, akuntabilitas, dan pelayanan di sektor kesehatan yang lebih baik.

DPR RI menerima Pokok-pokok Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI.

Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah sangat mengkhawatirkan. Terlebih dalam kondisi rupiah terpuruk saat ini, keuangan BUMN dalam kondisi yang membahayakan.

Komisi XI DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) untuk disahkan menjadi undang-undang (UU).

Wakil Ketua DPR Utut Adianto menegaskan, kinerja DPR dalam legislasi sudah on the track. Dimana, setiap tahunnya ada UU yang dihasilkan, yakni UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KPK terus menyelidiki kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Salah satu yang ditelisik yakni dugaan keterlibatan politikus PAN dan PPP.