Di satu sisi bisa mengganggu kalau dananya tidak on time pembayaran subsidi, penugasan telat harus ditanggung oleh BUMN dulu dananya misalnya, itu bisa mengganggu kinerja para direksi maupun komisaris yang aslinya mungkin secara prestasi bagus.

Mufti Anam tegaskan, tidak terlibatnya BUMN dengan alasan pengajuan sponsor dilakukan sebelum ajang Formula E berlangsung malah menimbulkan berbagai asumsi. Sebab, Formula E dikaitkan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Abdul Wahid, usulan pembahasan RUU LLAJ dari Komisi V belum dibahas di Baleg karena tidak masuk Prolegnas. Keberadaan RUU LLAJ disebutkan dia masuk daftar tunggu. Sebab meski RUU Jalan telah disahkan menjadi UU Jalan, maka tidak secara otomatis RUU LLAJ menggantikannya untuk dibahas.

Sangat memberatkan terutama wisatawan lokal, seharusnya dalam situasi seperti sekarang dimana kita sudah memasuki masa endemi Covid-19 pemerintah justru berupaya untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya.

Jadi Menko Marves jangan sekedar gagah-gagahan PHP publik. Yang dibutuhkan publik adalah bukti. Masyarakat tengah menunggu janji Presiden, bahwa harga migor turun sesuai HET (harga eceran tertinggi).

Politisi Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah ini menjelaskan, program pembangunan mesti berkeadilan dan berkelanjutan, agar dirasakan semua penduduk. Termasuk tentunya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Kenapa kami sepakati masa kampanye 75 hari, ini terkait lamanya masa kampanye. Sebenarnya sudah disepakati antara pemerintah, Komisi II DPR, Bawaslu, KPU, dan DKPP masa kampanye di era saat ini harus diubah metodologinya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini menegaskan, alasan kenaikan lantaran pemerintah berupaya untuk menjaga warisan budaya dunia tersebut merupakan bukti nyata inkonsistensi. Terlebih Candi Borobudur telah ditetapkan sebagai destinasi superprioritas.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin audiensi DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

Kita ingin agar instansi yang mengeluarkan SIM dan yang melakukan pengawasan alias kontrol nantinya berbeda.