Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak perlu khawatir soal pembahasan RUU KUHP. Sebab, RUU KUHP dinilai untuk memperkuat institusi pemberantasan korupsi itu.

Pengunduran diri Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif menunjukkan ada masalah di internal. Sebab, Yudi mengundurkan diri setelah polemik soal besaran gaji pejabat BPIP.

Sebab alasan utama mereka datang ke Negeri Jiran adalah untuk bekerja.

Presiden Jokowi diimbau agar peka dan sensitif terhadap kebutuhan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebab, BNPT memiliki peran yang lebih besar setelah disahkannya UU Antiterorisme.

KPK diminta untuk meniru suksesnya pembuatan UU Antiterorisme. Sebab, hal itu akan membuat munculnya koordinasi dalam penanganan kasus korupsi atau isu korupsi.

KPK tidak mempunyai hak untuk menolak RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR. Sebab, pada dasarnya KPK sebagai pelaksana atas UU yang dibuat DPR bersama pemerintah.

Sebab hal itu dinilai membahayakan keselamatan, menilik kawasan Mina pada 10 Dzulhijjah sangat padat.

DPR meminta pemerintah mencermati gejala kenaikan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah. Sebab, pasar sudah merespons persiapan masyarakat menyongsong Idul Fitri dengan kenaikan harga sejumlah komoditas.

Sebab  itu, sambung Laode, seluruh sektor yang tertuang dalam Perpres ini difokuskan mendongkrak skor IPK.

Larangan ceramah terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dinilai hanya bersifat politis. Sebab, di era digital yang semakin canggih saat ini, larangan ceramah tersebut tidak relevan.