PDI Perjuangan (PDIP) meradang ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa Puan Maharani terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin diminta untuk menjelaskan terkait pemotongan gaji PNS muslim untuk zakat.
BPK diminta untuk mengaudit dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hal itu menyikapi gizi buruk dan campak yang mengakibatkan ratusan warga Asmat di Papua meninggal dunia.
Mendagri Tjahjo Kumolo diminta untuk mempertimbangkan kembali terkait usulan dua perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar).
Presiden Jokowi diminta untuk menegur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait usulan agar dua perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar).
Generasi muda atau generasi zaman now diminta untuk memiliki kepedulian terhadap rakyat. Hal itu dapat dilakukan melalui ide, gagasan, dan karya-karya kreatif.
KPK diminta untuk menindaklanjuti keterangan yang akan disampaikan mantan Ketua DPR Setya Novanto soal aliran dana kasus dugaan korupsi e-KTP kepada sejumlah anggota DPR.
Komnas HAM diminta untuk kembali menggenjot kinerjanya untuk kepentingan publik. Karena pekerjaan Komnas HAM adalah kebutuhan dasar warga negara.
Pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB), Provinsi Pulau Sumbawa diminta untuk segera direalisasikan. Hal itu untuk memperluas pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.
Bagi yang aktif menjadi tim sukses atau ikut berkompetisi pada Pilkada, Pileg, dan Pilpres diminta berhenti atau nonaktif jadi wartawan.