Sebagaimana diketahui, dalam dua bulan terakhir, setelah pemerintah meniadakan perkuliahan tatap muka di kampus, proses pembelajaran termasuk penelitian berlangsung secara daring dengan mengandalkan teknologi digital.

Hal ini dilakukan guna membantu pemerintah menangkal pandemi Covid-19. serta mendukung memasuki era kenormalan (new normal).

Pasalnya, saat ini guru, siswa, dan orang tua dipaksa untuk bertemu dalam sebuah platform digital setelah pemerintah memutuskan meniadakan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Pemerintah akan terus mengawal sebelas komoditas utama serta stabilisasi harga hulu ke gilir.

Undang-undang tersebut dipandang berpotensi memaksakan pembatasan berat terhadap kebebasan berbicara dan aktivitas politik oposisi di bekas jajahan Inggris yang diserahkan kepada pemerintah China pada tahun 1997.

Undang-Undang kepalangmerahan telah mengatur segala kegiatan PMI dilakukan oleh 2 pihak yaitu PMI dan Pemerintah

Pemerintah saat ini belum bisa menentukan kapan pandemi COVID-19 akan berlalu

Pemerintah kembali merevisi total biaya penanganan Covid-19 kedalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan pertambahan anggaran dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,2 trilun.

Ema meminta pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur jaringan internet khususnya untuk wilayah desa dan daerah pelosok

Namun program ini menuai protes karena di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19, pemerintah akan memotong gaji pegawai negeri maupun swasta sebesar 3% sebagai iuran Tapera.