Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi.

Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait  dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain.

Kegiatannya memang lebih condong ke sosial dan keagamaan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jika dilihat dari kepengurusannya ada yang diseleksi untuk usaha agar bisa mengikuti kegiatan organisasi secara mandiri.

Penetapan tarif pesawat juga harus memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan itu diatur dalam penjelasan Pasal 126 ayat (3) UU Penerbangan.

Kami tengah menggali kendala-kendala dari (Kementerian) ESDM soal gas. Ini harus sinergi satu sama lain. Bukan hanya antar BUMN tapi juga antar kementerian.

Sahroni langsung memberikan peringatan kepada Polda Jatim agar memastikan kasus ini diselesaikan secara tegas dan objektif, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Sebelum menutup jalan tersebut Pemerintah harusnya sudah menyiapkan Jalan Provinsi yang baru dan siap pakai. Sudah juga berkoordinasi dengan baik dengan pihak provinsi yang bersangkutan.

Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong jajaran BUMN yang bergerak di sektor pariwisata dan aviasi ikut memajukan potensi UMKM dalam pengembangan bisnisnya.

ekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI meninjau infrastruktur pendukung untuk pergelaran ‘Parliamentary Meeting on The Occasion of the 10th World Water Forum’.