Di tengah Rapimnas Partai Golkar yang tengah berlangsung hari ini di Jakarta, santer terdengar informasi tentang adanya oknum pejabat tinggi pemerintah ikut bermain dalam Munas Golkar yang akan digelar awal Desember mendatang.

Jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan dengan memaksakan aklamasi, maka akan berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar.

Rangkap jabatan Menko Perekonomian yang sekaligus sebagai ketua umum (Ketum) partai dinilai merusak sistem dan bisa membuat Indonesia berada dalam lingkaran krisis ekonomi.

Pernyataan Presiden Jokowi terkait impor pacul menjadi tamparan keras buat Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

Tidak ada lagi perbedaan tarif produk sawit Indonesia dengan Malaysia yang semula ada perbedaan 5% lebih tinggi bagi produk sawit Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ujung tombak dalam mensukseskan visi pemerintahan Presiden Jokowi untuk membawa Indonesia menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045.

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Ir. Airlangga Hartarto resmi terpilih sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2024

Dukungan Bamsoet ini diharapkan bukan karena kepentingan politik tertentu yang sangat pragmatis, tetapi dukungan sepenuh hati kepada Airlangga. 

Mosi tidak percaya sejumlah pengurus DPP Partai Golkar kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto semakin kencang. Hal itu akibat gaya kepemimpinan Airlangga yang otoriter.