Terbit Rencana merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat.

Terbin bakal diperiksa Komnas HAM terkait temuan kerangkeng manusia yang berada di rumah pribadinya.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly menegaskan pemerintah terus berkomunikasi dengan DPR RI agar proses ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura dapat segera diselesaikan.

Saran yang disampaikan Komnas HAM berarti bukan penundaan hukum, bukan penundaan proses hukum. Jadi nanti, copy suratnya bisa disampaikan ke saya.

Hal itu lantaran Terbit Rencana kini berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa.

Mahfud tidak menyebut pihak mana yang jadi sasaran kritik.

Komnas HAM segera mengirimkan tim investigasi untuk memeriksa keberadaan kerangkeng itu.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah lama mengkritik Komite Olimpiade Internasional (IOC) karena menganugerahkan Olimpiade kepada China.

Presiden kemudian akan mengirimkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Presiden juga akan menunjuk Kementerian yang akan membahas bersama dengan DPR, misalkan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Kementerian PPPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Apa yang sedang diupayakan oleh kejaksaan agung adalah wujud kedaulatan hukum yang sangat langka  kita jumpai sejak reformasi. Termasuk ketika Jaksa Agung mulai mengungkapkan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Oleh karena itu, semua pihak wajib mendukung dan kooperatif terhadap kinerja Kejaksaan.