Guru Besar Ilmu Hukum Bisnis Universitas Tarumanagara (Untar), Prof. Dr. Gunardi Lie menyoroti kepailitan dalam hukum bisnis di Indonesia.

Dia menyarankan agar Indonesia membuat aturan sendiri yang berbasis evidence atau berdasarkan bukti, scientific based atau berbasis ilmiah dan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendorong BUMN lebih berkontribusi positif untuk Indonesia melalui inovasi program perusahaan maupun melalui kerja sama strategis dengan beragam pihak.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mendorong guru memanfaatkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar.

Pendaftaran PPPK akan ditutup pada Senin (9/10) malam. Tercatat, sudah 1.362.296 orang yang terdaftar dalam gelombang PPPK tahun ini.

Mudah-mudahan dengan kemarin dalam Rapat Paripurna telah disahkannya Undang-Undang ASN. Mudah-mudahan ada percepatan pengangkatan guru honorer.

Dialog Bersama Guru PPKn, Indro Gutomo Bahas Visi MPR Sebagai Rumah Kebangsaan

Sinergi TASPEN dan KORPRI diwujudkan melalui pemberian pelayanan, fasilitas, dan beragam kemudahan yang optimal bagi ASN baik melalui program reguler TASPEN maupun program khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para ASN.

Yang pasti the end (akhir) untuk semua masalah kesenjangan, mulai dari kesenjangan kesejahteraan antara honorer dengan PNS, kesenjangan dasar hukum status PPPK karena semuanya telah dijadikan satu kesatuan yakni sebagai ASN dengan jaminan kesejahteraan yang sama.

Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui dengan catatan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.