Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meyakini Presiden Jokowi tidak akan memilih Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (Cawapres). Sebab, Mahfud diyakini tidak dapat mendongkrak elektabilitas Jokowi dalam menghadapi Pilpres 2019.

Sebab, kata Kwik, pemberian SKL sangat berbahaya lantaran dapat menimbulkan kerugian negara.

Pemerintah diminta untuk mencari solusi atau strategi baru dalam mengatasi melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Sebab, pelemahan Rupiah saat ini tidak bisa dilakukan dengan cara hal yang biasa.

Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai lemah dalam mendongkrak kejayaan Indonesia. Sebab, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami keterpurukan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sebagai partai yang diktator dan melanggar Undang-Undang (UU) yang berlaku. Sebab, PKS disebut telah merampas hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai layak disebut sebagai rezim pinokio. Sebab, pemerintahan Jokowi telah beberapa kali membohongi rakyat terkait kenaikan harga BBM.

Bukan tanpa alasan imbauan itu disampaikan. Sebab, kata Zainut,‎ jajaran Kepolisian mempunyai alasan kuat untuk menghentikan kasus tersebut.

Mardani meminta Kemendagri memilih seorang negarawan menjadi PJ Gubernur Jabar. Sebab, hal tersebut memperkecil ruang ketidakadilan dalam proses Pilkada Jabar.

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyampaikan keprihatinan atas pemecatan sejumlah pengurus DPC di Makassar. Sebab, pemecatan itu dilakukan hanya dengan melalui pesan Whatsapp.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak perlu khawatir soal pembahasan RUU KUHP. Sebab, RUU KUHP dinilai untuk memperkuat institusi pemberantasan korupsi itu.