Pro dan kontra libur mudik lebaran di tengah pandemi Covid-19 bukan kali pertama terjadi di Indonesia. 

Sampai saat ini belum ada legal standing yang mengatur larangan mudik, sehingga pemerintah sering menciptakan blunder dan inkonsistensi.

Negara-negara produsen vaksin Covid-19 masih melarang produk vaksinnya diekspor. Kondisi ini tentu mengganggu ketersediaan vaksin di Indonesia yang sangat membutuhkan untuk program vaksinasi.

Saat ini baru tersedia 16,8 juta dosis vaksin untuk 600 juta penduduk ASEAN, atau hanya 3 persen.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan vaksin dalam negeri.

Dalam menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, pemerintah tidak dapat memberikan bantuan tunai Covid-19 secara konsumtif. Namun kebijakan untuk membantu pelaku usaha kecil lebih tepat dilakukan.

Salah satu dampak penyakit ini yang sangat mengganggu yaitu rasa nyeri berkepanjangan yang dikenal sebagai Neuralgia Pasca Herpes (NPH). Namun demikian, jika diobati secara cepat dan tepat, harapan kesembuhan HZ akan meningkat.

Ikhtiar PKB, usaha keras PKB

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran Covid-19.