Pemerintah harus melakukan kajian mendalam berkoordinasi dengan pakar dan akademisi di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Bukan hanya belajar cara menangani dampak kesehatan, tetapi juga dalam hal penanganan ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Meski digelar secara virtual, Sidang Tahunan MPR akan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden secara fisik.

Jadi, bukan mengganti nama RUU HIP menjadi RUU PIP, tetapi secara tegas menolak RUU itu

Masyarakat pun membutuhkan kejelasan terkait sikap Pemerintah terhadap RUU HIP ini

Pengalihan ini akan membutuhkan waktu, pikiran, energi, dan dana cukup besar yang harusnya difokuskan pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kami dari Partai Demokrat sejak awal menegaskan bahwa RUU HIP harus ditolak dan tidak dilanjutkan pembahasannya dan dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI

Kami dari Partai Demokrat sejak awal sejalan dengan sikap PBNU dimana kami menegaskan menolak RUU HIP

Langkah Pemerintah menaikkan kembali BPJS Kesehatan menyiratkan kurangnya komitmen Pemerintah dalam penghormatan hukum di Indonesia.

Potensi inilah yang mesti dijaga dengan baik terutama di daerah-daerah perbatasan Indonesia