Dalam menjawab tantang tersebut diperlukan langkah-langkah dan inisiatif Pengawas Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan peraturan  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kebijakan, strategi, dan program.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, mengatakan bahwa kondisi saat ini Upah Minimum (UM) di Indonesia terlalu tinggi jika dikomparasi atau dibandingkan dengan nilai produktivitas tenaga kerja.

Ini adalah bagian yang sangat penting, ikhtiar dalam memberikan sumbangsih pada penanganan pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak luar biasa pada sektor ketenagakerjaan.

Pengembangan kompetensi ASN pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan, dan dapat memberikan sumbangsih kinerja optimal bagi organisasi.

Menurut Menaker Ida, Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan bukan menjadi program baru atau program tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan melainkan sebagai pengembangan dari layanan sistem jaminan sosial nasional.

Pada masa krisis saat inilah kerja sama ASEAN bidang ketenagakerjaan harus semakin erat dan kompak, dengan solidaritas ASEAN inilah kita bisa bersama-sama segera keluar dari krisis, tanpa meninggalkan satu negara pun.

Berdasarkan data tersebut, daya juga menyampaikan apresiasi kepada ibu Menteri dan jajarannya karena di era pandemik, dari semua indikator IPK tetap terjadi peningkatan

Indikator ini merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 dan telah diintegrasikan dengan komponen SDGs (Sustainable Development Goals) di bidang ketenagakerjaan, khususnya pada agenda pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak.

Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melaksanakan kegiatan Internalisasi dan Implementasi Core values BerAKHLAK dan Employer Branding bagi pengawas ketenagakerjaan dan Penguji K3.

Langkah ASEAN yang akan mengadopsi dokumen ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work ini, sebagai salah satu capaian kerja sama sektor ketenagakerjaan ASEAN.