Pakar hukum Chairul Huda, menilai tidak terdapat kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak PT Pertamina.

Pemanggilan itu setelah KPK memenangkan praperadilan melawat Yaqut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Purusan Praperadilan dibacakan hari ini, Rabu (11/3)

Hakim menyatakan penetapan Yaqut Cholil sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 oleh KPK adalah sah secara hukum.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan membacakan putusan sidang Praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma pada hari ini.

Jadi, memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut.

Penggeledahan itu berkaitan dengan perkara dugaan perintangan dalam proses penyidikan dalam korupsi ekspor minyak goreng mentah.

Penggeledahan itu berkaitan dengan perkara dugaan perintangan dalam proses penyidikan dalam korupsi ekspor minyak goreng.

Pernyataan itu disampaikan Yaqut usai menghadiri sidang praperadilan dengan agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam sidang hari ini, Yaqut Cholil hadir secara langsung bersama tim kuasa hukum dan simpatisannya

KPK mengungkapkan upaya tersebut dilakukan dengan mengumpulkan para saksi dalam perkara ini dan diminta untuk tidak kooperatif.